Perselingkuhan bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga dapat membawa dampak besar pada karier dan reputasi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pejabat negara. Sebagai pegawai pemerintah, ASN diharapkan untuk menjaga integritas dan moralitas tinggi dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, perselingkuhan dapat dikenakan sanksi hukum yang cukup berat, baik dalam bentuk sanksi administratif maupun pidana. Untuk memberikan pemahaman lebih dalam kepada masyarakat, berikut adalah beberapa ketentuan yang mengatur pelanggaran bagi ASN atau pejabat negara yang terlibat dalam perselingkuhan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS): Dalam PP ini, ASN dilarang melakukan perbuatan asusila atau tindakan yang dapat mencoreng martabat dan kehormatan sebagai pegawai negeri. Perselingkuhan dianggap melanggar aturan disiplin dan dapat dikenakan sanksi yang bervariasi, mulai dari teguran, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat (pecat), tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran.
2. Kode Etik ASN: ASN juga wajib mematuhi kode etik yang mengatur perilaku moral dan profesional. Perselingkuhan dianggap sebagai pelanggaran etika yang dapat diproses oleh Majelis Kode Etik atau Dewan Kehormatan dengan sanksi berupa teguran, peringatan keras, atau pemecatan, jika dianggap sebagai pelanggaran berat.
3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS: Sebelum adanya PP No. 94 Tahun 2021, PP No. 53 Tahun 2010 juga mengatur larangan bagi PNS untuk melakukan tindakan yang merusak reputasi pemerintah, termasuk perselingkuhan. Meskipun sudah digantikan, aturan ini memberikan dasar bagi peraturan yang ada dalam PP terbaru.
4. Ketentuan dalam Hukum Pidana (KUHP): Pasal 284 KUHP mengatur tentang pidana perzinaan. Jika seorang ASN atau pejabat negara terbukti melakukan perselingkuhan dan hubungan zina terjadi, pasangan sah dapat melaporkannya ke polisi. Pelaku bisa dikenakan hukuman pidana penjara hingga sembilan bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN: Undang-Undang ini menegaskan bahwa ASN harus menjalankan tugas dengan memegang prinsip integritas dan moralitas tinggi. Perselingkuhan yang merusak moralitas ASN dapat mengakibatkan sanksi berat, termasuk pemecatan, karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar ASN.
6. Jika Pejabat Negara Terlibat: Pejabat negara yang terlibat dalam perselingkuhan juga dapat dikenakan sanksi etik dan administratif oleh lembaga yang berwenang, seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (jika terkait dengan penyelenggara pemilu). Proses pemeriksaan oleh lembaga pengawasan internal dapat memberikan sanksi administratif dan etik lebih lanjut.
Dengan demikian, perselingkuhan yang dilakukan oleh ASN atau pejabat negara bukan hanya melanggar norma sosial dan etika profesi, tetapi juga dapat dikenakan sanksi hukum yang serius. Sanksi ini dapat mencakup pemecatan, penurunan pangkat, atau bahkan tuntutan pidana. Oleh karena itu, penting bagi seluruh ASN dan pejabat negara untuk memahami dan menjalankan tugas mereka dengan menjaga moralitas serta kehormatan profesi.
<Red/Narwan. R>
Indonesian