Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto direncanakan akan melanjutkan Program Kartu Prakerja yang sebelumnya diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo sejak 2020.
Program ini dinilai berhasil dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan membantu mereka yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Pada era pemerintahan Prabowo-Gibran, Program Kartu Prakerja akan terus berjalan dengan beberapa perbaikan dan penyesuaian sesuai kebutuhan pasar kerja.
Salah satu hal yang ditekankan adalah relevansi program ini dalam mengatasi masalah tenaga kerja dan pembukaan lapangan pekerjaan. Selain itu, Kartu Prakerja akan terus memberikan pelatihan dengan skema normal, di mana peserta memperoleh manfaat dari pelatihan ini.
Ada juga rencana untuk memperluas cakupan program ini, terutama menjangkau daerah-daerah terpencil dan tertinggal.
Hal ini sudah dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menyatakan bahwa program tersebut telah dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kembali menegaskan program Kartu Prakerja bakal dilanjutkan di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dimulai Oktober 2024. Airlangga menyatakan program ini sudah masuk dalam Rancangan APBN 2025.Hanya saja Airlangga enggan menjelaskan dan merinci berapa anggaran yang disiapkan untuk meneruskan program ini tahun depan. Yang jelas dia memastikan program Prakerja tidak akan berhenti di tahun 2024 ini.
“Iya (lanjut). Itu (Prakerja) kan sudah ada di RAPBN 2025,” tegas Airlangga ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).
(Dilansir dari detikFinance)
Program Kartu Prakerja telah memberikan pelatihan kepada sekitar 18,9 juta penerima sejak diluncurkan. Pemerintah menargetkan untuk melanjutkan program ini pada 2025 dengan anggaran yang masih menunggu persetujuan lebih lanjut dari Kementerian Keuangan dan Komite Cipta Kerja. Selain itu, pemerintahan baru juga diminta menjaga tata kelola dan pelaksanaan program ini agar tetap efektif dan berkelanjutan
(dilansir dari Bisnis.com
Rmol.id)
Namun, keputusan akhir mengenai detail dan implementasi lebih lanjut akan bergantung pada arahan dan kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintahan Prabowo.
<Red/Seska Kaligis>
Indonesian